Oleh: Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., MEI
Sosialisme Islam merupakan gagasan yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perjuangan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembelaan terhadap kaum mustadh’afin. Namun, di balik idealisme tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah sosialisme Islam benar-benar menjadi instrumen pembebasan masyarakat miskin atau justru berpotensi menjadi legitimasi ideologis bagi kepentingan politik dan perebutan kekuasaan? Kajian Lin Hongxuan dalam Journal of Southeast Asian Studies (2024) menunjukkan bahwa sejumlah pemikir Muslim Indonesia pernah mengadopsi gagasan keadilan sosial dan solidaritas ekonomi tanpa harus menerima komunisme Marxis secara utuh.
- Keadilan Ekonomi sebagai Tuntutan Sosial
Data sosial-ekonomi Indonesia memperlihatkan bahwa perjuangan keadilan ekonomi tetap relevan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen, sementara rasio Gini sebesar 0,363. Meskipun angka kemiskinan dan ketimpangan mengalami penurunan, persoalan distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya terselesaikan. The Jakarta Post juga menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan tidak otomatis menghapus ketimpangan, terutama di wilayah perkotaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap kapitalisme dan tuntutan keadilan distributif memiliki dasar empiris, tetapi penyelesaian masalah ekonomi tidak harus dilakukan melalui satu ideologi tertentu. BPS-Statistics Indonesia +2
- Islam dan Instrumen Keadilan Distributif
Dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi merupakan perintah moral dan teologis, bukan sekadar agenda politik. Zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba, serta prinsip amanah dan keadilan menawarkan mekanisme redistribusi kekayaan tanpa meniadakan hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha. Karena itu, sosialisme Islam harus diuji melalui keberhasilan programnya dalam mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan melalui retorika pembelaan rakyat semata. Jika agama dijadikan kendaraan untuk membangun kekuasaan, maka perjuangan keadilan berisiko berubah menjadi manipulasi ideologis. Ejournal UKM +1
- Keadilan atau Kepentingan Politik?
Pada akhirnya, sosialisme Islam berada di persimpangan antara idealisme keadilan dan realitas politik. Keberpihakannya kepada kaum mustadh’afin harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Islam tidak membenarkan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat tetapi mengabaikan amanah. Keadilan ekonomi bukan alat untuk memperoleh kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh siapa pun yang berkuasa. Cambridge +1
